KPU KABUPATEN BANYUMAS ADAKAN MEDIA GATHERING


KPU KABUPATEN BANYUMAS ADAKAN MEDIA GATHERING

Diposting oleh : Hupmas - Dibaca: 117 kali                                            Rabu, 18 Maret 2015 - 16:45:09 WIB

PURWOKERTO, www.kpud-banyumaskab.go.id-Rabu, 18 Maret 2015, bertempat di Aula KPU Kabupaten Banyumas, KPU Kabupaten Banyumas menyelenggarakan kegiatan Media Gathering dengan tema “Membedah UU Pilkada”. Kegiatan dihadiri oleh Kesbangpol Kabupaten Banyumas, Perwakilan Pers dan Media antara lain dari PWI Purwokerto, Banyumas TV, RRI Purwokerto, Suara Merdeka, Tribun Jateng dan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Banyumas (Golkar, PKB, PPP, Demokrat, PAN, PKPI, PKS dan PBB) serta Polres Banyumas dan Polsek Purwokerto Selatan

Acara diawali dengan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas, Drs. Hirawan Danan Putra, M.Si, dilanjutkan pemaparan oleh Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Unggul Warsiadi, SH, MH.

Perjalanan Undang-Undang Pilkada berawal dari UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dikatakan diwarnai “kontroversial”, ada perubahannya mendasar yaitu Pilkada Langsung menjadi  Pilkada Tidak Langsung, yang tertuang di UU Nomor 22 Tahun 2014. Hal ini pun menimbulkan banyak pertanyaan tentang eksistensi KPU dalam penyelenggaraan Pilkada Tidak Langsung, hingga kemudian lahir Perppu No 1 Tahun 2014 dimana Pilkada Tidak Langsung kembali menjadi Pilkada Langsung yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 1 Tahun 2015. Unggul Warsiadi juga menyampaikan  hasil sidang pleno DPR RI 17 Februari 2015 tentang revisi terbatas terhadap UU No. 1 Tahun 2015 dan Jadwal Pilkada serentak Tahun 2027. Sebelum pelaksanaan Pilkada serentak nasional 2027, diatur pilkada serentak enam gelombang, yakni Desember 2015 (antara lain Kebumen, Purbalingga, Boyolali ), Februari 2017, Juni 2018, Tahun 2020, 2022 dan 2023. “Untuk Pilkada di Kabupaten Banyumas, karena Akhir Masa Jabatan Bupati adalah 11 April 2018, berarti masuk kategori pelaksanaan Pilkada Serentak di Bulan Juni 2018” jelas Unggul.

Dalam acara ini, Bambang SP dari Partai Golkar menanyakan ”Bagaimana dengan calon perseorangan yang merangkul partai-partai untuk mendukung, apakah dalam praktek kampanye, Parpol bisa mengibarkan bendera partai?” Hal ini dijawab oleh Unggul, “Perlu dibedakan terlebih dahulu Partai Pengusung dan Partai Pendukung. Untuk partai pendukung, sah-sah saja saja bila bendera partai ada dalam kampanye calon perseorangan”.

“Di dalam Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, antara lain seberapa besar kemampuan APBD untuk biaya kampanye Pilkada yang memadai di media” tanya Ketua PWI Purwokerto  Sigit Oediarto.  “Prinsip UU Pilkada serentak adalah penghematan anggaran, termasuk pembatasan dana kampanye, secara teknis, hal ini kita menunggu PKPU” Jawab Unggul Warsiadi.  

Ikhda Aniroh, Komisioner KPU juga menambahkan perihal persyaratan pencalonan, dimana calon yang berasal dari TNI, Polri, PNS mengundurkan diri sejak mendaftarkan diri, untuk pejabat pada BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai calon. Pengunduran diri ini mutlak, bukan sementara.

Waslam Makhsid, Komisiner KPU lainnya menyampaikan bahwa untuk anggaran penyelenggaran Pilkada sebelumnya ditanggung oleh daerah (APBD), kedepan selain APBD juga ada dukungan dari APBN. (sari)




   Bagikan    


Berita Lainnya


LAKUKAN KAJIAN POLITIK UANG, KPU BANYUMAS GANDENG AKADEMISI

KPU KABUPATEN BANYUMAS IKUTI RAKER PERSIAPAN RISET

KPU BANYUMAS KUNJUNGI HARIAN SUARA MERDEKA DAN SATELIT POST

KPU BANYUMAS AGENDAKAN KUNJUNGAN KE SEJUMLAH MEDIA

21 KPU DI JAWA TENGAH SIAP MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK 2015

KPU BANYUMAS IKUTI RAPAT KERJA PIMPINAN KPU SE-PROVINSI JAWA TENGAH

KANTOR ARSIP DAN PERPUSDA GELAR RAKOR KEARSIPAN